Oleh: Adolmi
Mahasiswa Universitas Pamulang (UNPAM) Serang
MediaSerangPost.com = Di negara yang memilih demokrasi sebagai fondasi kehidupan berbangsa, kritik bukanlah gangguan terhadap pemerintahan, melainkan salah satu instrumen untuk memastikan kekuasaan tetap berjalan sesuai amanat konstitusi. Ketika ruang kritik semakin menyempit, yang sesungguhnya sedang dipertaruhkan bukan sekadar kebebasan berpendapat, melainkan kualitas demokrasi itu sendiri.
Mahasiswa selama ini menempati posisi yang unik dalam perjalanan bangsa Indonesia. Mereka bukan pemegang kekuasaan, tetapi juga bukan sekadar penonton. Dengan bekal pendidikan, idealisme, dan kebebasan berpikir, mahasiswa sering menjadi kelompok pertama yang mengingatkan ketika kebijakan negara mulai menjauh dari kepentingan masyarakat. Peran tersebut bukan lahir karena mahasiswa merasa paling benar, melainkan karena kampus sejak awal dibangun sebagai ruang untuk menguji gagasan, mempertanyakan kebijakan, dan mencari solusi atas persoalan publik.
Sejarah Indonesia menjadi saksi bahwa perubahan besar hampir selalu diawali oleh keberanian kaum muda menyampaikan kritik. Tahun 1966, mahasiswa menjadi bagian penting dalam transisi politik nasional. Pada 1998, suara mahasiswa kembali bergema hingga membuka jalan bagi lahirnya era Reformasi. Bahkan setelah reformasi, berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kerap memperoleh koreksi melalui gerakan mahasiswa yang berlangsung secara damai dan konstitusional.
Namun, wajah demokrasi hari ini menghadirkan tantangan yang berbeda. Kekuasaan tidak hanya bekerja melalui regulasi atau kebijakan, tetapi juga melalui penguasaan ruang informasi, media digital, dan pembentukan opini publik. Kritik yang substansial sering kali tenggelam oleh narasi yang lebih mengedepankan sensasi daripada argumentasi. Dalam situasi demikian, mahasiswa menghadapi tantangan yang lebih berat dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka bukan hanya harus menyampaikan kritik kepada pemerintah, tetapi juga harus berhadapan dengan polarisasi masyarakat, banjir informasi, hingga stigma yang melekat terhadap setiap gerakan yang dilakukan.
Kondisi tersebut terlihat dalam berbagai aksi mahasiswa yang terjadi sepanjang tahun 2026. Pada momentum Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh Internasional di bulan Mei, sejumlah aliansi mahasiswa dari berbagai daerah turun ke jalan menyampaikan kritik terhadap kondisi sosial, ekonomi, serta tata kelola pemerintahan. Mereka menyoroti meningkatnya biaya hidup, perlunya transparansi pengelolaan anggaran negara, evaluasi sejumlah kebijakan publik, serta pentingnya menjaga ruang demokrasi agar masyarakat tetap bebas menyampaikan pendapat. Aksi tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa masih menjalankan fungsi kontrol sosial yang menjadi salah satu ciri masyarakat demokratis.
Terlepas dari beragam tanggapan yang muncul, demonstrasi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan selama dilakukan secara damai dan sesuai ketentuan hukum. Dalam negara demokrasi, pemerintah dan masyarakat semestinya memandang kritik sebagai masukan yang dapat memperkuat kualitas kebijakan, bukan semata-mata sebagai bentuk perlawanan terhadap negara.
Meski demikian, gerakan mahasiswa juga perlu melakukan refleksi. Tidak semua kritik akan memiliki daya pengaruh apabila tidak didukung oleh data, riset, dan argumentasi yang kuat. Demonstrasi memang dapat menarik perhatian publik, tetapi perubahan kebijakan lebih mungkin terjadi apabila tuntutan disertai kajian akademik yang mampu menjelaskan akar persoalan sekaligus menawarkan alternatif penyelesaian.
Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi menghadirkan peluang yang tidak dimiliki generasi mahasiswa terdahulu. Melalui media digital, mahasiswa dapat menyampaikan hasil penelitian, melakukan edukasi politik, membangun gerakan sosial, hingga mengawal proses legislasi secara lebih luas. Ruang perjuangan kini tidak lagi terbatas di jalanan atau ruang diskusi kampus, tetapi juga berkembang ke ruang digital yang mampu menjangkau jutaan masyarakat dalam waktu singkat.
Sayangnya, kemudahan tersebut juga melahirkan tantangan baru. Aktivisme sering berhenti pada unggahan media sosial tanpa diikuti kerja-kerja nyata di tengah masyarakat. Perdebatan lebih banyak dipenuhi emosi daripada argumentasi ilmiah. Dalam kondisi seperti ini, mahasiswa dituntut untuk mengembalikan tradisi intelektual yang menjadi identitasnya. Budaya membaca, meneliti, berdiskusi, dan menulis harus kembali menjadi fondasi gerakan agar kritik yang disampaikan memiliki legitimasi moral maupun akademik.
Selain itu, independensi harus tetap dijaga. Mahasiswa akan kehilangan kepercayaan publik apabila gerakannya mudah ditarik ke dalam kepentingan politik praktis atau menjadi alat bagi kelompok tertentu. Keberanian mengkritik harus lahir dari keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat, bukan karena kedekatan maupun permusuhan dengan kekuasaan.
Pada akhirnya, demokrasi yang sehat tidak diukur dari seberapa banyak pujian yang diterima pemerintah, tetapi dari seberapa terbuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik tanpa rasa takut. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga ruang tersebut tetap hidup. Suara mereka mungkin tidak selalu mengubah keadaan dalam waktu singkat, tetapi sejarah berkali-kali menunjukkan bahwa perubahan besar sering kali berawal dari keberanian segelintir orang yang memilih berbicara ketika banyak orang memilih diam.
Karena itu, suara mahasiswa tidak boleh dibungkam. Selama kritik disampaikan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta, serta bertujuan memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kritik bukanlah ancaman. Ia adalah denyut nadi demokrasi dan salah satu pilar utama dalam mengawasi jalannya kekuasaan agar tetap berpihak kepada rakyat.
Redaksi: Dani Hamdani
Penulis: Adolmi
Identitas Penulis: Mahasiswa Universitas Pamulang (UNPAM) Serang.
Keterangan Redaksi: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis. Seluruh isi dan pandangan yang disampaikan menjadi tanggung jawab penulis serta tidak mewakili sikap resmi Universitas Pamulang maupun institusi lain.
