Jawilan, Serangpost.com, – Beredarnya surat yang disebut ditandatangani oleh 14 pengurus MUI Kecamatan Jawilan bersama Kepala KUA Jawilan terkait dukungan agar Kepala UPT Puskesmas Jawilan, Hj. Imas Migarti, tidak dimutasi, menuai beragam tanggapan dari masyarakat dan aktivis di wilayah Kecamatan Jawilan. Selasa 23/6/2026.
Dalam surat tersebut disebutkan bahwa dukungan diberikan dengan alasan untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, langkah tersebut mendapat kritik dari sejumlah elemen masyarakat yang menilai lembaga keagamaan seharusnya lebih berhati-hati dalam menyikapi persoalan yang berkaitan dengan kebijakan administrasi pemerintahan.
Sejumlah aktivis menilai bahwa urusan mutasi atau penempatan pejabat merupakan kewenangan pemerintah sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Mereka khawatir apabila lembaga keagamaan terlalu jauh terlibat dalam persoalan birokrasi, dapat menimbulkan persepsi yang beragam di tengah masyarakat.
"Jangan sampai lembaga keagamaan dipersepsikan ikut masuk dalam ranah kebijakan pemerintahan yang menjadi kewenangan instansi terkait. Agama harus menjadi pemersatu dan pengayom masyarakat," ujar salah seorang aktivis yang turut menyoroti surat tersebut.
Di sisi lain, muncul pula desakan dari sejumlah warga agar perhatian tidak hanya terfokus pada persoalan mutasi, tetapi juga terhadap berbagai keluhan masyarakat yang selama ini berkembang terkait pelayanan kesehatan dan biaya yang dibebankan kepada pasien.
Menurut sejumlah warga, apabila berbagai pihak berupaya mempertahankan Kepala Puskesmas Jawilan dengan alasan pelayanan yang dinilai baik, maka pihak-pihak yang memberikan dukungan juga diharapkan ikut mendorong adanya evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai keluhan yang pernah disampaikan masyarakat.
"Masyarakat ingin ada pertanggungjawaban terhadap berbagai keluhan yang muncul, baik terkait pelayanan maupun biaya yang pernah dikeluhkan. Jika memang dianggap layak dipertahankan, maka pembenahan dan evaluasi juga harus menjadi perhatian bersama," ungkap salah seorang warga.
Sementara itu, pihak yang mendukung surat tersebut berpendapat bahwa dukungan diberikan semata-mata karena mempertimbangkan aspek pelayanan kepada masyarakat yang selama ini dinilai berjalan baik dan keberadaan kepala puskesmas dianggap masih dibutuhkan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari MUI Kecamatan Jawilan maupun pihak KUA Jawilan terkait polemik yang berkembang di masyarakat. Berbagai pihak berharap persoalan tersebut dapat disikapi secara bijaksana, mengedepankan kepentingan pelayanan publik, transparansi, serta ketentuan peraturan yang berlaku agar tidak menimbulkan perdebatan berkepanjangan di tengah masyarakat.
(Tim/Red)
