Oleh: Rifqi Firmansyah Mahasiswa Unpam Kampus Serang
MediaSerangPost.com, = Di negara yang mengaku demokratis, relasi antara mahasiswa dan kekuasaan selalu menjadi isu yang menarik untuk dibicarakan. Sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi, mahasiswa tidak hanya diposisikan sebagai peserta didik dalam ruang akademik, melainkan juga sebagai kelompok intelektual yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itulah, setiap kali terjadi penyimpangan kekuasaan, kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, atau kemunduran demokrasi, mahasiswa hampir selalu hadir sebagai bagian dari kekuatan yang menyuarakan kritik.
Namun, perkembangan politik kontemporer menunjukkan bahwa tantangan mahasiswa hari ini tidak lagi sebatas bagaimana mengkritik kekuasaan, melainkan bagaimana menjaga independensinya di tengah semakin kuatnya penetrasi kepentingan politik ke dalam ruang-ruang akademik dan organisasi kemahasiswaan. Di sinilah letak persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama.
Dalam perspektif negara hukum (rechtstaat), kekuasaan pada dasarnya harus selalu berada dalam mekanisme pengawasan. Konstitusi memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengontrol jalannya pemerintahan, termasuk melalui kritik dan penyampaian pendapat. Mahasiswa, sebagai bagian dari *civil society*, memiliki posisi strategis dalam menjalankan fungsi tersebut. Mereka bukan oposisi negara, tetapi juga bukan alat legitimasi kekuasaan. Mahasiswa berdiri di tengah sebagai kekuatan moral yang bertugas memastikan bahwa setiap kebijakan publik tetap berjalan dalam koridor hukum, keadilan, dan kepentingan masyarakat.
Sayangnya, realitas yang berkembang belakangan ini memperlihatkan gejala yang cukup mengkhawatirkan. Ruang gerak mahasiswa sering kali dihadapkan pada berbagai kepentingan politik yang berusaha memengaruhi arah gerakan maupun sikap organisasi kemahasiswaan. Kedekatan dengan elite politik, keterlibatan dalam agenda-agenda praktis, hingga berbagai bentuk patronase politik secara perlahan dapat mengikis independensi yang selama ini menjadi identitas gerakan mahasiswa.
Tentu tidak ada yang salah ketika mahasiswa memahami politik. Bahkan, pemahaman politik merupakan bagian penting dari pendidikan kewarganegaraan dalam sistem demokrasi. Yang menjadi persoalan adalah ketika orientasi politik tersebut bergeser menjadi keberpihakan yang tidak lagi didasarkan pada rasionalitas dan kepentingan publik, melainkan pada relasi kekuasaan yang bersifat pragmatis. Dalam kondisi demikian, kritik dapat kehilangan objektivitasnya, dan gerakan mahasiswa berpotensi berubah menjadi instrumen bagi kelompok tertentu.
Sebagai mahasiswa hukum, saya memandang bahwa independensi bukan sekadar sikap organisasi, melainkan prinsip etik yang harus dijaga dalam kehidupan akademik. Independensi memungkinkan mahasiswa menilai suatu kebijakan berdasarkan norma hukum dan prinsip keadilan, bukan berdasarkan siapa yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Ketika mahasiswa hanya kritis terhadap pihak yang berbeda pandangan politik dengannya, tetapi memilih diam terhadap pelanggaran yang dilakukan kelompok yang dekat dengannya, maka pada saat itu independensi telah kehilangan maknanya.
Lebih jauh lagi, tantangan independensi mahasiswa saat ini juga diperkuat oleh perkembangan media digital. Arus informasi yang sangat cepat sering kali membentuk polarisasi di tengah masyarakat. Tidak jarang mahasiswa terjebak dalam perang opini yang mengaburkan batas antara kajian ilmiah dan propaganda politik. Akibatnya, ruang diskusi yang seharusnya menjadi sarana pertukaran gagasan berubah menjadi arena pembenaran kepentingan kelompok.
Kampus sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan semestinya tetap menjadi ruang yang bebas dari dominasi kepentingan politik praktis. Kebebasan akademik harus dijaga agar mahasiswa mampu mengembangkan daya kritisnya secara independen. Dalam konteks ini, perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar dan bahkan diperlukan dalam demokrasi. Akan tetapi, perbedaan tersebut harus tetap diletakkan dalam kerangka argumentasi yang rasional, berbasis data, serta menghormati nilai-nilai konstitusional.
Sejarah telah menunjukkan bahwa perubahan sosial yang besar sering lahir dari keberanian mahasiswa mempertahankan idealisme. Reformasi 1998 menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menjadi kekuatan pengimbang ketika institusi lain mengalami keterbatasan dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan. Spirit itulah yang seharusnya terus dijaga oleh generasi mahasiswa saat ini.
Pada akhirnya, menjaga independensi bukan berarti menjauh dari politik, melainkan menjaga agar keterlibatan dalam politik tidak menghilangkan kebebasan berpikir dan keberanian bersikap. Mahasiswa harus tetap hadir sebagai kelompok intelektual yang kritis, objektif, dan berpihak pada kepentingan publik. Sebab dalam demokrasi yang sehat, kekuasaan membutuhkan pengawasan, dan pengawasan yang efektif hanya dapat lahir dari kelompok-kelompok yang mampu menjaga integritas serta independensinya.
Ketika mahasiswa kehilangan independensi, maka yang hilang bukan hanya daya kritis kampus, melainkan juga salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, di tengah berbagai tarik-menarik kepentingan politik yang semakin kompleks, mahasiswa perlu terus merawat tradisi intelektual yang bebas, rasional, dan berlandaskan nilai-nilai konstitusi. Dengan cara itulah mahasiswa dapat tetap menjalankan perannya sebagai penjaga moral publik dan pengawal demokrasi yang sesungguhnya.
Redaksi: Dani Hamdani
Penulis: Rifqi Firmansyah, Mahasiswa Universitas Pamulang (UNPAM) Kampus Serang.
Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis sebagai bagian dari kontribusi akademik dalam ruang diskursus publik.
