Sabtu 13 Juni 2026.
MediaSerangPost.com, = Di berbagai daerah, masyarakat kerap mendengar janji-janji manis dari pejabat yang mengaku hadir untuk mengabdi. Mereka tampil seolah menjadi pelayan rakyat, berbicara tentang kepentingan masyarakat, pembangunan, dan kesejahteraan. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit oknum yang justru menjadikan jabatan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompoknya.
Fenomena pejabat nakal yang banyak akal bukan lagi sekadar isu, melainkan menjadi keresahan publik. Berbagai cara dilakukan untuk membangun citra seolah-olah berpihak kepada rakyat, mulai dari pencitraan, narasi yang menyesatkan, hingga upaya mengalihkan perhatian dari persoalan yang sebenarnya. Akibatnya, masyarakat sering kali menjadi korban kebohongan dan manipulasi informasi.
Yang lebih memprihatinkan, ketika kritik disampaikan oleh masyarakat, aktivis, atau media, sebagian oknum justru sibuk mencari pembenaran daripada melakukan evaluasi. Kritik dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai masukan untuk memperbaiki pelayanan publik. Padahal, jabatan yang mereka emban merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Masyarakat saat ini semakin cerdas. Di era keterbukaan informasi, kebohongan tidak akan bertahan lama. Serapih apa pun sebuah kebusukan disembunyikan, pada akhirnya akan terungkap juga. Kepercayaan publik yang hilang akibat perilaku segelintir oknum jauh lebih sulit diperbaiki dibandingkan sekadar membangun pencitraan sesaat.
Sudah saatnya pejabat publik membuktikan pengabdian melalui tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab harus menjadi dasar dalam menjalankan amanah. Sebab jabatan bukanlah alat untuk memperkaya diri atau mempertahankan kekuasaan, melainkan sarana untuk melayani masyarakat.
Masyarakat juga harus terus mengawal jalannya pemerintahan, berani menyampaikan kritik yang konstruktif, dan tidak mudah percaya pada narasi yang dibuat untuk menutupi kenyataan. Karena ketika rakyat diam, penyalahgunaan kekuasaan akan semakin leluasa. Sebaliknya, ketika masyarakat aktif mengawasi, pejabat akan lebih berhati-hati dalam menjalankan amanah yang dipercayakan kepadanya.
Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan pejabat yang pandai mencari alasan, melainkan pemimpin yang jujur, bekerja nyata, dan benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Redaksi: Dani Hamdani
Penulis: Moh Chaidir Rifai/Nafis Ketua LSM Dobrak DPD Banten
