JAKARTA — Ketua Umum Aktivis Kumpulan Pemantau Korupsi Bersatu (KPKB), Dede Mulyana, menyatakan dukungannya terhadap peran aktivis mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa (UNRAS) terkait evaluasi kinerja pemerintah sepanjang tahun 2026.
Menurut Dede Mulyana, mahasiswa memiliki peran penting sebagai bagian dari kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Penyampaian aspirasi melalui aksi unjuk rasa merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat untuk menyampaikan kritik, masukan, serta tuntutan terhadap kebijakan pemerintah.
“Evaluasi terhadap kinerja pemerintah merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Mahasiswa berhak menyampaikan aspirasi dan kritik secara terbuka, selama dilakukan dengan tertib, damai, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Dede Mulyana.
Ia menegaskan, evaluasi kinerja pemerintah perlu mencakup berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, pemberantasan korupsi, hingga efektivitas penggunaan anggaran negara.
KPKB berharap setiap aspirasi yang disampaikan mahasiswa dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan lembaga terkait. Pemerintah juga diharapkan terbuka terhadap kritik serta memberikan tanggapan yang jelas dan terukur atas tuntutan masyarakat.
“Rakyat membutuhkan bukti nyata dari pelaksanaan kebijakan, bukan sekadar janji. Aspirasi mahasiswa harus didengar dan ditindaklanjuti melalui langkah konkret yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Dede Mulyana menambahkan bahwa gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil perlu tetap mengedepankan sikap kritis, independen, serta menjunjung tinggi ketertiban umum.
KPKB menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pemantauan dan menyampaikan laporan sesuai dengan kewenangannya demi mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
Jakarta, 20 Oktober 2026
Dede Mulyana
Ketua Umum Aktivis Kumpulan Pemantau Korupsi Bersatu (KPKB)
