SERANG, 8 November 2026 — Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi (LSM KPK–Nusantara) Perwakilan Provinsi Banten merilis laporan gabungan dugaan pelanggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang mencakup **15 Kecamatan**, Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang. Total anggaran yang diduga bermasalah mencapai *Rp53.209.649.918,dari 110 paket pekerjaan. Hingga batas waktu tanggapan tujuh hari kerja berakhir, belum ada tanggapan memuaskan dari seluruh pihak terkait. LSM secara tegas meminta Ibu Bupati Serang segera melakukan evaluasi terhadap para pejabat yang diduga menutup akses informasi dan mengabaikan hak masyarakat.
I. 15 KECAMATAN — Rp9,07 MILIAR DIDUGA BERMASALAH
Laporan mencatat 98 paket pekerjaan, di 15 kecamatan dengan total anggaran yang dimasalahkan sebesar **Rp9.071.917.765**. Seluruh Camat tidak memberikan tanggapan atas surat permintaan klarifikasi yang telah disampaikan. Ketidakhadiran tanggapan ini dianggap sebagai pengabaian hak masyarakat untuk mengawasi keuangan daerah, melanggar UU No. 17/2003, UU No. 23/2014, dan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pola Pelanggaran yang Berulang:
- Pemecahan anggaran untuk menghindari batas nilai pengadaan → melanggar Permendagri No. 77/2020 Pasal 241
- Penggunaan metode "Dikecualikan" tanpa dasar hukum jelas → melanggar Perpres No. 16/2018 Pasal 22
- Tidak ada dokumen pendukung, rincian teknis, dan bukti pelaksanaan sah → melanggar PP No. 12/2019 Pasal 83
- Tidak ada bukti setor BPJS, daftar penerima, dan perjanjian kerja → melanggar UU No. 24/2011 Pasal 14
- Belanja dipusatkan akhir tahun tanpa perencanaan awal
- Dugaan kerugian keuangan negara → diancam UU Tipikor
- Pengguna Anggaran bertanggung jawab mengganti kerugian secara pribadi → UU No. 1/2004 Pasal 13 & 64
-II. DINAS PUPR KABUPATEN SERANG — Rp18,39 MILIAR TIDAK JELAS
Surat permintaan klarifikasi belum dijawab secara memuaskan. Pemantauan lapangan menunjukkan pekerjaan **tidak sesuai spesifikasi teknis**, material di bawah standar, pengawasan lemah, serta penutupan akses informasi atas dokumen kontrak, RAB, dan daftar petugas pengawas.
Uraian Paket | Metode Pengadaan
1. Pemeliharaan Rutin Jalan | E-Purchasing | 13.363.192.938
2. Supervisi Rekonstruksi Jalan Desa — 18 lokasi | Pengadaan Langsung Rp 1.775.662.350
3. Supervisi Rekonstruksi Jalan Desa — 9 lokasi | Pengadaan Langsung | 887.961.150 |
4. Pemeliharaan Rutin Jalan | E-Purchasing | 2.359.970.650 |JUMLAH DINAS PUPR Rp18.386.787.088
III. DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KABUPATEN SERANG — Rp25,75 MILIAR TANPA TANGGAPAN
Surat klarifikasi bernomor **252/LSM-KPK-NUSANTARA/X/2026** mengenai *8 paket pekerjaan senilai Rp.25.751.945.200* sama sekali tidak mendapat tanggapan tertulis. Dugaan pelanggaran mencakup: pemisahan paket pengadaan untuk menghindari lelang, ketidakjelasan status sumber dana "APBDP", serta pengadaan yang dikecualikan tanpa dasar hukum tegas. Pekerjaan direncanakan berlangsung Oktober–Desember 2026 tanpa klarifikasi terbuka — berisiko tinggi DLH 8 kegiatan 25.751.945.200 JUMLAH DLH 8 Paket Rp25.751.945.200
IV. TOTAL ANGGARAN BERMASALAH
Kegiatan paket pekerjaan total 15 Kecamatan 98 paket pekerjaan Nilai Rp . 9.071.917.765
| Dinas PUPR Kabupaten Serang 4 paket pekerjaan 18.386.787.088
Dinas Lingkungan Hidup 8 paket pekerjaan nilai RP. 25.751.945.200
|TOTAL KESELURUHAN Rp. 53.209.649.918
---
V. TUNTUTAN RESMI KEPADA IBU BUPATI SERANG — DEADLINE: 16 NOVEMBER 2026
EVALUASI TERHADAP PEJABAT YANG TIDAK TRANSPARAN
LSM KPK–Nusantara secara tegas, meminta Ibu Bupati Serang segera melakukan evaluasi kinerja dan langkah administrasi terhadap para pejabat, yang diduga menutup akses informasi, mengabaikan hak masyarakat, dan tidak memberikan penjelasan atas pelaksanaan anggaran daerah, yaitu:
- Seluruh Camat dari 15 Kecamatan yang tidak menanggapi permintaan klarifikasi dalam batas waktu yang ditentukan
- Kepala Dinas PUPR Kabupaten Serang dan pejabat terkait yang belum membuka akses dokumen proyek jalan
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dan pejabat terkait yang sama sekali tidak menanggapi permintaan informasi publik
Ketidaktransparanan ini dianggap melanggar prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN sesuai UU No. 28 Tahun 1999 Pasal 3 huruf b, serta ketentuan keterbukaan informasi publik pada UU No. 14 Tahun 2008. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi peringatan tegas agar tidak ada lagi penutupan akses informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
Penyerahan Dokumen Paling Lambat Sebelum 16 November 2026:
- **12 Kecamatan** → serahkan seluruh data & dokumen 78 paket pengadaan APBD 2026
- Dinas PUPR Kabupaten Serang, jawaban tertulis lengkap buka akses dokumen kontrak, RAB, dan hasil pengawasan proyek jalan Kampung Kepuh
- *DLH* tanggapan resmi terperinci atas Surat No. 252/X/2026 + seluruh dokumen pendukung 8 paket pekerjaan
Pemeriksaan & Audit oleh Inspektorat:
- Pemeriksaan khusus ke Tiga OPD yaitu Dinas PUPR kabupaten Serang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, Biro Umum Setda Kabuoaten Serang dan 12 Kecamatan di kabupaten Serang
- Verifikasi fisik & kualitas material proyek Pemeliharaan Rutin Jalan jalan 13 Milyar secara independen
- Audit prosedur pengadaan, pemisahan paket, dan kesahihan sumber dana pada 8 paket DLH
Pengamanan Keuangan Daerah:
- Tangguhkan sementara pembayaran kepada penyedia jasa yang diduga tidak memenuhi spesifikasi atau prosedur sah
- Jaminan tertulis tidak ada lagi penutupan akses informasi publik di seluruh lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang
Kami akan mngelar aksi unuk rasa di Pendopo Kantor Bupati Serang, Dinas PUPR kabupaten Serang,Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dan Biro Umum Setda Kabupaten serang
- Jika seluruh tuntutan dipenuhi sebelum batas waktu
- Jika tidak dipenuhi,aksi unjuk rasa pengawasan publik akan tetap dilaksanakan
*Dasar Hukum:** 1. UU No. 9/1998; 2. UU No. 14/2008;
3. UU No. 28/1999;
4. UU No. 17/2003;
5. UU No. 31/1999 jo
6. UU No. 20/2001;
7. PP No. 68/1999; PP No. 12/2019;
8. Perpres No. 16/2018;
9. Permendagri No. 77/2020.
